pemilu-55
Jejak Pemilu

Pemilu 1955 adalah pesta demokrasi rakyat pertama sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Digelar pada Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, pemilu ini untuk memilih anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Ada juga wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Total ada 172 partai politik dan peserta perseorangan yang ikut bertarung.

Pemilihan anggota DPR digelar pada 29 September, sementara pemilihan anggota Konstituante pada 15 Desember. Hasilnya, Partai Nasional Indonesia (PNI) menang dengan mengantongi 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen). Disusul Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama (NU) dengan 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), serta Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dengan 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante (2,89 persen). Parpol-parpol lain mendapat kursi di bawah 10, sementara beberapa peserta perseorangan berhasil memperoleh kursi di DPR atau Konstituante.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, menilai, Pemilu 1955 adalah pemilu yang sangat demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu pada Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Tidak ada pemaksaan memilih, tidak ada intervensi parpol oleh pemerintah, juga tidak ada pegawai negeri yang diwajibkan memilih Golkar (Golongan Karya)—yang semua itu mewarnai pemilu-pemilu Orba sejak Pemilu 1971.

Tahun 1955, tidak ada pula ”serangan fajar”—sebagaimana menjadi momok mengkhawatirkan pada pemilu-pemilu era Reformasi.

pemilu-55-2

”Itu pemilu yang ideal dan sulit terulang lagi: demokratis dan murah,” katanya.

Empat besar pemenang pemilu adalah parpol yang mewakili ideologi nasionalis, agama, dan komunis—biasa disingkat Nasakom. PNI, Masyumi, NU, PKI.

”Pertarungan saat itu cenderung ideologis karena idealisme masih kuat dan belum bercampur politik uang. Debat di Konstituante itu sangat ideologis, tetapi sehabis debat keras, antara para politisi Islam dan komunis bisa boncengan sepeda,” katanya.

Sayangnya, sukses Pemilu 1955 tidak berlanjut pada jadwal lima tahun kemudian, meski panitia pemilu sudah dilantik sejak tahun 1958. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945.

Menurut Asvi, ada beberapa versi soal kenapa dekrit dikeluarkan. Satu versi mengatakan, tentara mendorong kembali ke UUD 1945 karena dengan itu terbuka celah bagi militer untuk diwakili dalam politik (unsur karya). Soekarno sendiri dengan sistem parlementer relatif sebagai simbol dan kekuasaannya sedikit. Pimpinan TNI, Abdul Haris Nasution, mendorong presiden mengeluarkan dekrit.

Menurut Soehardiman, pendiri SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), justru dia yang memelopori usulan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Dengan begitu, tidak ada pemilu lagi. Kalau ada pemilu, dikhawatirkan PKI yang bakal menang.

”Jadi, Dekrit 1959 itu bukan karena rakyat tidak siap berdemokrasi, melainkan karena kepentingan elite politik dan golongan,” kata Asvi.

(Ilham Khoiri)

pemilu-55-3

Sumber: 

KOMPAS, Sabtu, 4 Januari 2014
Advertisements