Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, baru saja berulang tahun ke-80. Buya, demikian sapaan akrabnya, kian matang sebagai guru bangsa. Dan, bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki guru seperti dirinya.

Oleh Ilham Khoiri

buya

Ilustrasi: Kompas, Minggu, 28 Jun 2015  

Sosoknya sebagai guru bangsa cukup tecermin dalam perayaan ulang tahunnya yang ditandai dengan peluncuran buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat (Penerbit Serambi, 2015) di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (3/7/2015). Acara itu bersahaja. Karena kebetulan berlangsung saat Ramadhan, maka disediakan takjil dan menu makanan untuk berbuka pada akhir acara.

Sejumlah tokoh nasional hadir. Sebut saja, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua sementara merangkap anggota sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki, sejarawan Anhar Gonggong, Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno, Dewan Penyantun Centre for Strategic and International Studies Harry Tjan Silalahi, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Ada juga diskusi dengan pembicara Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, Guru Besar Etika Komunikasi Politik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Alois A Nugroho, dan Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Rahmawati Husein.

Para tokoh itu berasal dari beragam latar belakang. Ada pemimpin parlemen, politisi, pemimpin KPK, agamawan, akademisi, peneliti, aktivis perempuan, pemimpin organisasi keagamaan, penerbit, dan pemimpin media. Keberagaman mereka mewakili spektrum pengakuan yang luas kepada Buya.

Hal itu ditunjukkan ketika sebagian tokoh itu memberikan testimoni. Begitu juga saat pembahasan buku itu dalam diskusi. Meski disampaikan dalam bermacam komentar, semuanya sama-sama menahbiskan Buya sebagai guru bangsa yang tak lelah menyerukan pentingnya mengacu pada moral publik.

Sebagai guru, Buya tak segan membagi ilmu kepada publik, baik lewat ceramah, tulisan-tulisan di buku, opini, atau komentarnya di media cetak. Lebih dari itu, dia juga tampil memberikan teladan yang mengamalkan ilmu yang dibicarakannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Guru dalam pengertian sosok yang patut digugu (didengar) dan ditiru (dicontoh) sungguh lekat secara otentik pada figurnya.

Dan, keguruannya itu dia abdikan untuk bangsa Indonesia. Bangsa dalam arti luas, yaitu seluruh tumpah darah negeri ini. Bukan untuk satu golongan, kelompok, suku, atau agama tertentu. Sosoknya mewakili seorang ulama-intelektual yang sekaligus juga bangsawan, dalam pengertian figur yang sungguh-sungguh memikirkan dan bekerja untuk bangsa.

Persentuhan dengan Buya

Sebagai pewarta harian Kompas, saya mulai mewawancarai Buya sebagai narasumber sejak tahun 2004 saat saya mengawali bekerja di harian ini. Persentuhan itu berlangsung secara sporadis hingga sekarang. Semoga catatan sekilas ini bisa lebih mengenalkan sosoknya.

Wawancara pertama saya dengan Buya berlangsung di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, tahun 2004, pukul 06.00. Kebetulan Buya hendak bepergian ke luar kota pagi itu sehingga meminta bertemu di ruang tunggu bandara pada pagi itu, beberapa saat sebelum terbang. Tak mau kehilangan momen, sehabis subuh, saya serta-merta menderu dengan motor ke situ.

Di bandara, Buya sudah siap. Saya masih ingat, beliau mengenakan batik warna coklat dengan motif biru yang bersahaja. Senyumnya mengembang saat melihat saya datang. Saya langsung bertanya soal budaya di Yogyakarta, topik yang sejak awal saya sodorkan.

Buya menekankan pentingnya menjaga Yogyakarta sebagai kota “industri pemikiran” yang memberikan sumbangan gagasan bagi kemajuan bangsa. Pemikiran dilahirkan para akademisi, budayawan, seniman, dan negarawan yang ditopang banyak perguruan tinggi, kantong seni budaya, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat.

Kota Yogyakarta kian menarik karena sejarah keberpihakan almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Republik Indonesia. Itu artinya, sejak awal Yogyakarta memang memihak “keindonesiaan”.

Namun, belakangan, sebagaimana kota-kota lain, kota ini juga dirasuki nilai hedonisme. Untuk mengantisipasinya, masyarakat Yogyakarta perlu mengukuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya. Saat bersamaan, agama harus difungsikan secara benar sehingga menjiwai perilaku manusianya.

“Jangan jadikan agama sebagai retorika politik sehingga sering terjadi perang ayat, bahkan Tuhan pun dibajak. Tuhan tidak tersinggung, tetapi geli melihat kelakuan hambanya yang tidak senonoh itu,” tuturnya tegas.

Hasil wawancara itu diterbitkan di halaman pertama edisi khusus suplemen Kompas untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Maret 2004. Buya kami pilih sebagai narasumber karena merupakan tokoh bangsa yang tinggal di Yogyakarta.

Setelah itu, saya lama tidak bersentuhan dengan Buya karena saya ditugaskan sebagai wartawan daerah di Palembang, Sumatera Selatan. Sekitar 2,5 tahun di kota pempek, saya lantas kembali ke Jakarta sebagai wartawan budaya di Kompas Minggu. Sesekali saya kembali bersentuhan dengan Buya. Namun, persinggungan lebih kerap terjadi saat saya ditugaskan menjadi wartawan politik dan giat meliput isu-isu kebangsaan dan keagamaan.

Buya adalah salah satu narasumber penting untuk isu-isu terkait toleransi, kebinekaan, politik moral, juga korupsi. Setiap kali bangsa ini dirundung masalah pelik, kami merasa perlu meminta pandangan Buya untuk membantu memetakan persoalan seraya mendorong jalan keluar. Pandangannya selalu jernih, tajam, kritis, otentik, simpel, terbuka, apa adanya, berdiri di atas semua kelompok, dan menawarkan solusi.

buya-3

Gerakan moral

Pada ujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Buya bersama sejumlah tokoh lintas agama melontarkan kritik keras karena pemimpin negara dianggap hanya berwacana yang baik-baik, tetapi minim aksi nyata untuk memperbaiki keadaan.

Para tokoh lintas agama meminta Yudhoyono sungguh-sungguh memenuhi sumpah dan janjinya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, terutama bagi rakyat miskin dan terpinggirkan. “Ini gerakan moral, sama sekali tidak ada urusannya dengan menjatuhkan siapa atau menaikkan siapa,” kata Buya, di Jakarta, Februari 2011 itu.

Pada April 2011, saya menonton pemutaran perdana film biografi masa kecil Buya, Si Anak Kampoeng, besutan sutradara Damien Dematra di Jakarta. Buya ikut menonton bersama sejumlah sahabatnya.

Film ini mengisahkan perjalanan awal tokoh yang lahir pada 31 Mei 1935 itu saat menimba ilmu di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Ini menjadi pijakan penting sebelum dia hijrah ke Yogyakarta, melanjutkan studi S-2 di Universitas Ohio, dan S-3 di Universitas Chicago di Amerika Serikat.

Film itu hendak berpesan, anak muda jangan gampang berputus asa, tetapi terus berjuang untuk mencapai cita-cita. Seusai pemutaran, penonton menyalami dan beberapa orang melontarkan pujian. Buya justru merendah, “Wah, saya tidak sehebat itu.”

Salah satu gagasan Buya adalah mengembangkan pemahaman keislaman dalam bingkai keindonesiaan. Dalam sebuah diskusi di kantor pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, dia mengingatkan umat Islam bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan pintu masuk membumikan semangat Islam di Indonesia. Umat Islam tidak perlu lagi memperjuangkan gagasan negara Islam, yang justru akan mengganggu kesepakatan pendiri bangsa. Itu karena toleransi merupakan ajaran penting Islam.

Buya mengajak umat Islam di Indonesia untuk menyadari bahwa nilai-nilai Islam telah diserap dalam Pancasila. Karena itu, tidak perlu memformalkan nilai agama itu dalam bentuk syariat atau khilafah Islam. Karena itu pula, dia mengecam kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, tetapi menghalalkan kekerasan, seperti dalam bentuk teror yang mengorbankan banyak orang, termasuk kaum Muslim sendiri.

“Teror dilakukan orang yang terpinggirkan dan berani mati. Orang yang tidak berani hidup, beraninya mati. Mereka tidak punya tawaran untuk memperbaiki keadaan,” katanya suatu ketika.

Buya selalu mengingatkan bahwa Indonesia yang majemuk ini merupakan anugerah Tuhan. Kita perlu merawatnya dengan memelihara dan saling menghargai di tengah kebinekaan suku, agama, budaya, dan bahasa.

Gagasan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil Empu Tantular dari Kerajaan Majapahit telah ditetapkan sebagai prinsip bangsa Indonesia dan tertera dalam lambang negara. Jika negara lemah atau kurang peduli, kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hati nurani dan akal sehat harus terus tampil memperjuangkan cita-cita kerukunan dalam kebinekaan itu.

Semangat ini juga diajarkan dalam agama-agama. “Islam mengajarkan, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk saling mengenal. Pengenalan ini juga berarti bertukar kebudayaan,” katanya.

“Pluralisme menyebabkan masyarakat dapat hidup bersama dengan damai. Orang ateis pun harus diberi hak hidup di muka bumi. Sebaiknya orang beriman, tetapi tidak boleh dipaksa, dan mereka harus tunduk pada konstitusi bangsa,” katanya pada suatu diskusi di Jakarta, November 2012.

Saat Pemilu Presiden 2014, saat sebagian orang ingin menampilkan diri netral, Buya justru memperlihatkan pemihakan. Saat itu, kompetisi antara dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sangat sengit. Joko Widodo (Jokowi) menjadi korban fitnah keji yang memainkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Geram dengan cara kampanye kotor itu, Buya mengkritiknya secara keras.

“Ada kampanye najis dengan mengatakan Jokowi bukan Muslim dan memilihnya kafir,” katanya. Buya juga menemukan ada indikasi keterlibatan negara melalui gubernur, bupati, dan wali kota untuk memenangkan capres tertentu melalui instruksi sampai ke tingkat akar rumput, persis praktik Orde Baru. Saat bersamaan, terjadi juga politik uang yang masif. Akibat dari semua itu, terjadi polarisasi yang tajam.

“Pemihakan unsur-unsur negara dalam pilpres kepada pasangan tertentu tidak saja merusak demokrasi, tetapi lebih-lebih telah merendahkan martabat negara,” ujarnya.

buya-4

Pemihakan atas nilai

Pemihakan Buya dalam pemilu sebenarnya adalah pemihakan atas nilai, yaitu bagaimana mendorong proses pemilihan yang adil, sehat, dan demokratis. Tak terlihat nafsu untuk memburu jabatan. Buktinya, saat ditawari jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) seusai pemilu, Buya memilih tidak menerimanya.

Atas tawaran itu, dia mengirim pesan pendek. “Baru saja Cecep Sutiawan, deputi SDM Sekneg, telp minta kesediaan saya untuk jadi anggota Wantimpres. Jawaban saya, saya sudah pernah jadi anggota DPA dulu. Sekarang saya sudah tua, mohon dicari yang lebih muda. Maarif.”

Meski berpeluang duduk di jabatan yang menarik, Buya memilih tetap di luar. Dengan begitu, dia tetap bebas mengutarakan pandangannya, termasuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Namun, jika merasa perlu, dia kadang juga hadir ke Istana untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden, tanpa harus menjadi Wantimpres.

Lihat saja ketegangan politik saat pengajuan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Presiden Jokowi secara mengejutkan mengajukan Budi ke DPR dan DPR menyetujuinya. Namun, sebagian publik menolak karena sosok tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Apalagi, sebelumnya sosok itu juga santer diberitakan sebagai salah satu perwira polisi yang memiliki rekening gendut.

Di tengah kontroversi itu, Buya bersama sejumlah tokoh menjadi tim pemberi masukan kepada Presiden. Tim ini mendesak Presiden untuk mencari sosok calon kepala Polri yang bersih dari permasalahan hukum. Sebelum Jokowi resmi berbicara, Buya menyatakan, Budi Gunawan tak akan dilantik sebagai kepala Polri, sebagaimana aspirasi sebagian rakyat. Memang akhirnya nama Budi ditarik dan diganti Badrodin Haiti yang kini jadi Kepala Polri.

Aktivitas Buya dalam isu kepala Polri tidak terlepas dari kegiatannya dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dia dikenal lantang mengecam para pejabat yang korup akibat kehidupannya terlalu konsumtif, rakus, dan pragmatis.

“Sebagian pejabat sudah rabun ayam, hanya melihat yang dekat-dekat saja. Kepentingan bangsa dan negara tidak singgah dalam otaknya. Mereka menggunakan kekuasaan untuk memperoleh benda dan kesenangan, seperti hidup di tengah fatamorgana,” katanya pada Oktober 2013.

KPK termasuk lembaga yang mendapat perhatian besar Buya. Baginya, inilah satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih dipercaya dan menjadi harapan publik untuk menegakkan hukum, khususnya memerangi korupsi. Karena itu, dalam banyak kesempatan, Buya menganjurkan pemerintah, termasuk Presiden Jokowi, untuk menjaga KPK sebagai amanat reformasi untuk membersihkan virus korupsi yang menggerogoti negeri ini.

Bahasa kiasan Melayu

Tak hanya soal isi, Buya juga sering kreatif dalam berbahasa, khususnya menyajikan diksi yang jitu. Ketika menggambarkan harapan yang sulit dipenuhi, misalnya, dia mengatakan, “Jangan minta tanduk kepada kuda.”

Mengomentari kelompok yang memaksakan kebenarannya sendiri sambil menyesatkan kelompok lain yang berbeda pandangan, Buya menyebut, “Mereka itu merasa benar di jalan yang sesat.” Kali lain, dia ungkapkan kalimat “jangan jadikan politik sebagai mata pencarian” untuk mengkritik para politisi yang lebih berjibaku mencari keuntungan pribadi ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bagi wartawan, kalimat-kalimat semacam itu sungguh menarik karena membantu untuk membuat lead (kalimat pembuka tulisan), bahkan judul berita. Kalimat-kalimat Buya, yang sebagian lahir dari tradisi kiasan bahasa Melayu, menyegarkan bahasa Indonesia, juga bahasa media yang terlalu rutin sehingga menjemukan.

Atas semua itu, maka Kompas memberikan anugerah Cendekiawan Berdedikasi kepada Buya dan empat tokoh lain saat ulang tahun Kompas ke-48 pada 2013. Ini semacam pengukuhan atas berbagai penghargaan yang pernah dia terima sebelumnya, baik secara formal maupun informal, dari masyarakat. Dia berharap anugerah itu bisa mendorong kemajuan bangsa. “Mari kibarkan bendera optimisme di tengah gelembung pesimisme saat ini,” katanya.

Optimisme itu pula yang kental terasa pada peluncuran buku dan diskusi di Bentara Budaya Jakarta, pekan lalu. Pada ulang tahunnya ke-80, Buya Syafii Maarif hadir sebagai sosok yang menumbuhkan harapan bagi kemajuan peradaban bangsa ini. Selamat ulang tahun, Buya, sang guru bangsa.

Sumber: print.kompas.com, Selasa, 7 Juli 2015

http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/02/17/80-Tahun-Ahmad-Syafii-Maarif-Buya-di-Mata-Saya