Catatan tentang Pengelolaan Kebebasan Beragama di Masa Pemerintahan Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah mengakhiri pemerintahan lima tahunnya, dan kini digantikan Presiden Joko Widodo. Bersamaan dengan itu, berbagai masalah lama diwariskan kepada pemerintahan baru, termasuk kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bagaimana petanya?

“Kami masih mengungsi. Rencana Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) memulangkan kami, sudah mentok,” kata Iklil Almilal (43), juru bicara pengungsi Syiah asal Sampang, di Rumah Susun (Rusun) Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (22/10), Iklil bercerita, betapa girang perwakilan pengungsi saat diterima SBY di rumahnya di Cikeas, Bogor, Juli 2013. Presiden berjanji memulangkan mereka ke Sampang, dan dibentuk Tim Rekonsiliasi yang dipimpin Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, Abd A’la. “Pak SBY bilang, insya Allah, bapak-bapak akan kembali ke kampung lebaran nanti,” kata Iklil menirukan ucapan presiden.

Namun, hingga masa jabatan presiden berakhir 20 Oktober 2014, janji itu kandas. Sebanyak 73 keluarga (173 jiwa) kelompok Syiah masih mengungsi. Tak bisa andalkan bantuan makan Rp 709.000 per jiwa per bulan, mereka berjibaku bekerja serabutan. “Kami kecewa tak bisa pulang kampung untuk bertani dan beternak seperti dulu,” kata Iklil.

Kita ingat, kelompok Syiah terusir dari dari Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Sampang, akibat serangan massa pada 26 Agustus 2012. Kekerasan itu menewaskan satu orang, melikai 10 orang, dan 46 rumah terbakar. Jika dihitung sejak tinggal sementara di GOR Sampang sebelum dipindah ke Rusun Jemundo, dua tahun dua bulan mereka mengungsi.

Terbengkalai

Kisah sedih pengungsi Syiah salah satu dari daftar kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia yang terbengkalai selama pemerintahan Presiden SBY. Daftar lain, kelompok Ahmadiyah yang sudah hampir delapan tahun terkatung-katung di pengungsian di Asrama Transito Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Begitu pula penyegelan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat (berlangsung lima tahun); izin pendirian masjid di Baluplat, Nusa Tenggara Timur (NTT) (tiga tahun); dan penyegelan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi (dua tahun).

Saat bersamaan, marak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama lima tahun terakhir. Laporan The Wahid Institute, mencatat, ada 121 peristiwa pada tahun 2009. Jumlah ini meningkat jadi 184 peristiwa tahun 2010, 267 peristiwa (2011), dan 278 peristiwa (2012). Tahun 2013, jumlahnya sedikit menurun jadi 245 peristiwa, tetapi kasusnya kian menyebar.

Laporan serupa disampaikan Setara Institute, Maarif Institute, Human Rights Watch (HRW), Human Rigths Working Group (HRWG) di Indonesia, dan Litbang Kementerian Agama RI. Pelanggaran itu dilakukan oleh aparat negara dan masyarakat. Bentuknya beragam: serangan terhadap kelompok berbeda, pelarangan terhadap aliran yang dicap sesat, pelarangan/penyegelan rumah ibadah, atau kriminalisasi atas nama agama.

Kenapa kondisi itu bisa terjadi pada masa pemerintahan Presiden SBY? Menurut Program Officer The Wahid Institute Alamsyah M Dja’far, Presiden SBY tidak serius menjalankan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sejumlah pejabat justru berperilaku diskriminatif. Banyak pula peraturan daerah (perda) yang menekan aliran kegamaan minoritas.

“SBY tidak menyelesaikan kasus-kasus penting. Jika terjadi proses peradilan, para pelaku kekerasan dihukum ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera,” katanya.

Presiden SBY sebenarnya getol mewacanakan pentingnya toleransi. The Appeal of Conscience Foundation di New York, Amerika Serikat, memberikan “World Statesman Award” (anugerah negarawan dunia) kepada SBY pada akhir Mei 2013 karena dianggap mengembangkan toleransi, perdamaian, dan resolusi konflik. Merespon penghargaan itu, presiden mengakui adanya kasus intoleransi, tetapi dia berjanji untuk bekerja lebih keras melindungi kelompok minoritas dan menegakkan hukum atas pelaku kekerasan (Kompas, 28 Mei 2013).

Namun, Juru Bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging, menilai, SBY gemar berwacana saja, tapi gamang menegakkan konstitusi. Dalam kasus GKI Yasmin, misalnya, gereja ini tetap disegel, meski putusan Mahkamah Agung (MA) dan rekomendasi Ombudsman memerintahkan pembukaan segel. Dibiarkan berlarut-larut, penyelesaian kasus ini pun kini semerawut.

Pekerjaan rumah
Berbagai kasus yang terbengkalai itu kini menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presdien Joko Widodo (Jokowi). Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, meminta Jokowi untuk menangani berbagai kasus pelanggaran, khususnya pengungsi dan eksekusi putusan hukum terkait rumah ibadah. Desain ulang kebijakan tata kelola rumah ibadah dan, jika diperlukan, buat undang-undang (UU) penghapusan diskriminasi agama. “Tidak kalah penting, pilih menteri agama yang progresif,” katanya.

Presiden Jokowi telah memilih kembali Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama RI dalam kabinetnya. Seusai pelantikan, Selasa (29/10) lalu, Lukman berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus lama yang terbengkalai, seperti pengungsi Ahmadiyah di Mataram atau pengungsi Syiah asal Sampang. “Kami terus mencari solusi. Karena kompleksitas masalahnya, kita harus uraikan (kasus-kasus itu) secara utuh. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang bisa segera didapatkan,” katanya.

Bagi Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq, di tengah berbagai masalah itu, hubungan antarkelompok yang majemuk di Indonesia lebih baik dibandingkan di Pakistan, Myanmar, India, Singapura, Malaysia, bahkan negara-negara di Timur Tengah. Masih banyak komunitas, tokoh agama, dan beberapa kepala daerah yang berjuang menghidupkan toleransi. Dengan modal sosial itu, dan jika didukung kebijakan politik lebih kuat, bangsa ini bisa meningkatkan kualitas kehidupan yang damai di tengah kebhinekaan.
(Ilham Khoiri)

Tabel Pelanggaran Kebebasan Beragama tahun 2009-2014
Sumber: The Wahid Institute

Tabel 1: Perbandingan jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama 5 tahun terakhir

Tahun Jumlah kasus Prosentase
2013 245 (-) 2 persen
2012 278 (+) 3 %
2011 267 (+) 10 %
2010 184 (+) 7 %
2009 121

Tabel 2: Perbandingan jumlah tindakan pelanggaran kebebasan beragama 5 tahun terakhir

Tahun Aktor negara Aktor non-negara Total
2013 121 159 280
2012 166 197 363
2011 122 195 317
2010 87 153 240
2009 40 113 153

Sumber: Kompas, Minggu (2 November 2014)