Catatan Soal Koalisi

Oleh Ilham Khoiri

Koalisi. Kata ini bagaikan mantera yang dirapalkan oleh seluruh partai politik setelah pemungutan suara pemilu legislatif 2014, terutama karena menurut sejumlah hitung cepat tidak ada satu partai pun yang diperkirakan memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Mungkinkah kerja sama antarpartai politik itu, terutama dalam mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden, benar-benar mewadahi aspirasi rakyat, atau justru terjebak dalam pusaran hasrat berkuasa elite politik saja?

Meski disertai beberapa kekurangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sukses menggelar pemilu legislatif (pileg) secara serentak pada Rabu, 9 April 2014 lalu. Diperkirakan, angka partisipasi pemilih naik sedikit dari 70 persen pada Pemilu 2009 menjadi 73 persen pada 2014 ini. Proses pelaksanaan tahapan pemilu berjalan cukup baik dan damai. Ini pencapaian demokrasi yang keempat kali setelah Reformasi 1998.

Rekapitulasi resmi akhir hasil pileg ini baru diumumkan KPU sebulan setelah pencoblosan. Namun, publik langsung bisa mengetahui hasil sementara yang dirilis sejumlah lembaga penyelenggara quick count alias hitung cepat. Semua lembaga itu menyodorkan angka-angka hampir serupa dan kesimpulan sama: tidak ada satu pun partai politik (parpol) yang mengumpulkan suara sangat dominan dibandingkan partai-partai lain.

Tengok saja hasil hitung cepat Kompas. Dengan data masuk mencapai 99,25 persen, pada Senin (14/4) sore, tercatat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangi pemilu legislatif dengan mengumpulkan 19,24 persen suara. Pada urutan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, masing-masing ditempati Partai Golkar (15,01 persen), Partai Gerindra (11,77 persen), Partai Demokrat (9,43 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (9,12 persen). Menyusul kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 7,51 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 6,99 persen, Partai Nasdem (6,71 persen), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 6,68 persen, dan Partai Hanura (5.1 persen). Di papan bawah, ada PBB (1,5 persen) dan PKPI (0,95 persen).

Hasil hitung cepat beberapa lembaga lain memperlihatkan angka-angka pada kisaran itu. Tidak ada satu partai yang sangat dominan dan dipastikan memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, yaitu 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi di DPR RI. Artinya, untuk mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), parpol harus berkoalisi agar mencapai ambang batas itu.

Dalam jangka jangka panjang, dalam masa lima tahun jabatan presiden, koalisi sangat penting untuk menyokong pemerintahan di parlemen sehingga kebijakan presiden bisa berjalan efektif. Tanpa sokongan partai-partai yang cukup, minimal 50 persen lebih, siapa pun presiden terpilih bakal rentan “digoyang” oleh DPR. Kenyataan inilah yang memaksa partai-partai untuk berkoalisi.

Suara rakyat
Di tengah kasak-kusuk sejumlah elite politik untuk menjajaki koalisi, publik sebenarnya penasaran, bagaimana nanti ujung kerjasama antarpartai itu. Apakah bakal mengutamakan kepentingan bangsa, atau terseret dalam arus politik transaksi kekuasaan?

Sejumlah elite politik selalu menekankan, penjajakan koalisi untuk mempertemukan visi, platform, dan program antarpartai demi membangun bangsa Indonesia pada masa depan. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI Marwan Jafar, mengatakan, koalisi yang ideal tidak semata berorientasi bagi-bagi kekuasaan. “Sederhananya, koalisi itu kesepakatan untuk menyusun GBHN (Garis Besar Haluan Negara) secara bersama untuk lima tahun ke depan. Kerjasama ini juga untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden bisa bekerja dengan tenang tanpa rentan diganggu oleh kegaduhan politik di parlemen,” katanya.

Pengamat hukum tatanegara Andi Irmanputra Sidin, mengingatkan, UUD 1945 memang menyebutkan bahwa pasangan capres-cawapres diajukan parpol atau gabungan parpol. Meski tidak mengharamkan ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan capres-cawapres, tetapi pelaksanaan koalisi antarparpol untuk memenuhi ambang batas tidak boleh mengangakangi prinsip demokrasi konstitusional (constitutional democracy principle). Salah satunya, penentuan koalisi haruslah bisa dijelaskan secara resional demi kepentingan rakyat dan bangsa, bukan semata demi bagi-bagi kekuasaan.

“Tidak pernah konstitusi menciptakan sistem sehingga parpol, berapapun suara atau kursi yang diperolehnya dalam sebuah pemilu legislatif, bisa bermain sesuka cara mereka sendiri, atau menurut kepentingan politik oligarki mereka sendiri,” katanya.

Direktur Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, menilai, koalisi parpol akan efektif, jika anggotanya menyepakati gagasan dan gambaran program yang dibuat oleh calon presiden, dan diterjemahkan oleh fungsi partai di parlemen. Koalisi mendatang diharapkan lebih ramping dibandingkan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada periode 2009-2014. Koalisi tambun justru rawan membebani presiden terpilih dengan terbentuknya kabinet.

Koalisi yang baik jelas harus mempertimbangkan aspirasi dari rakyat, bukan elite partai menentukan pasangan capres-cawapres sesuai hitung-hitungan politiknya versi mereka sendiri. “Tapi, saya pesimis, partai akan mendengarkan suara aspirasi rakyat. Paling banter mereka akan melakukan survei-survei perilaku pemilih untuk mengetahui siapa yang paling besar peluangnya untuk menang,” katanya.

Kekhawatiran ini memang beralasan. Setelah masyarakat pemilih memberikan suara dalam pemungutan suara pemilu legislatif, seolah pemilih terputus hubungan dengan parpol yang dipilihnya. Parpol lantas memanfaatkan modal suara hasil kepercayaan rakyat itu untuk bermain sendiri.

Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, mengungkapkan, perolehan partai dalam pemilu merupakan cerminan keinginan pemilih. Amanah itu tidak boleh dikesampingkan saat parpol saat membicarakan dan membangun koalisi. Koalisi jangan hanya mengacu pada perhitungan kemenangan dan pembagian kekuasaan saja, tetapi juga harus memperhatikan keinginan dan aspirasi masyarakat.

“Pengurus partai harus menyerap aspirasi pemilih, lantas dijadikan pertimbangan penting untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres. Jangan sampai masyarakat pemilih merasa dimanfaatkan suaranya, lalu ditinggalkan begitu saja,” katanya.

Sumber:
KOMPAS, Rabu, 16 April 2014