Obrolan dengan Profesor Sejarah Australian National University, Australia, Merle Calvin Ricklefs

Sebagai negara yang baru merdeka 68 tahun, Indonesia tumbuh dengan cukup menjanjikan sekaligus mengkhawatirkan. Kita berhasil menerapkan demokrasi, meski cenderung prosedural, terutama rakyat memilih langsung pemimpin politik mulai dari presiden, gubernur, sampai walikota atau bupati. Namun, kita juga menghadapi berbagai masalah serius terkait kemiskinan, korupsi, penegakan hukum, dan keagamaan.

“Sekarang demokrasi cukup sehat di sini, masih kuat. Tapi, masih banyak kesulitan,” kata Professor Emeritus, The Australian National University, Australia, Merle Calvin (MC) Ricklefs (70 tahun), saat berbincang dengan kami di Jakarta, akhir November 2013 lalu.

Saat itu dia baru saja meluncurkan buku “Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang” (Penerbit Serambi). Ini terjemahan dari “Islamisation and its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to the Present” (2012). Buku terakhir itu semacam kelanjutan dari dua buku sebelumnya, yaitu “Mystic Synthesis in Java: A History of Islamisation from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries” (2006) dan “Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions c.1830-1930” (2007).

Ketiga buku penting itu tak hanya mengungkapkan sejarah perkembangan masyarakat Jawa, tetapi juga pergulatan Indonesia sebagai negara dengan berbagai persoalannya. Sejak datang dan meneliti di Indonesia sejak tahun 1969, Ricklefs terus mengamati, menggali berbagai sumber, mewawancarai banyak orang, dan mencatat berbagai peristiwa. Karya-karyanya, yang dituliskan secara adil tanpa memihak kelompok tertentu, adalah sumbangan berharga bagi siapa pun yang mengkaji sejarah negeri ini.

Jawa
Ricklefs tertarik pada Indonesia karena negeri ini kaya dengan sejarah pertemuan dan sintesa-sintesa beragam budaya. Lewat penelitian panjang, dia banyak menelusuri dinamika masyarakat Jawa dan Islam. Suku Jawa berjumlah sekitar 100 juta jiwa atau 40 persen dari total 250 juta penduduk Indonesia, sementara Islam menjadi agama mayoritas. Perubahan-perubahan masyarakat Jawa dan Islam tentu memengaruhi perjalanan negeri ini.

Pada masa kolonial pada tahun 1930-an, masyarakat Jawa terpilah dalam identitas abangan dan santri. Kalangan abangan sebagai mayoritas sebenarnya memiliki kekayaan rohani, tetapi tidak begitu taat menerapkan ajaran Islam yang murni. Mereka akrab dengan warisan budaya lokal, seperti wayang, gamelan, ketoprak, jaranan, atau sastra Jawa.

Kalangan santri, dengan merujuk pada kehidupan pesantren, berpegang teguh pada ajaran agama Islam, dan menyebut diri mereka sebagai “putihan” (golongan putih). Mereka umumnya lebih aktif berbisnis, mengindari opium dan judi, menjalankan rukun Islam, dan memberikan mendidikan memdai untuk anak-anaknya.

Meski memiliki dunia masing-masing, kedua kelompok sempat bersinggungan dalam sintesa mistik yang khas Islam Jawa pada 100 tahun silam. “Pertama, Jawa adalah Muslim. Kedua, mereka menjalankan rukun Islam seperti syahadat, sahalat, zakat, puasa, dan haji. Ketiga, mereka juga masih mengakui konsep kekuatan gaib lokal, terutama lewat pemahaman sufisme,” katanya.

Pada zaman Soekarno, kaum abangan terwadahi antara lain dalam institusi seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI) atau Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, peristiwa Gerakan 30 September 1965 mengubah keadaan. Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan, para aktivisnya dibunuh, sementara PNI kemudian berfusi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973.

Ketika Soeharto berkuasa, terjadi proses Islamisasi masyarakat Jawa. Ajaran agama diajarkan di sekolah-sekolah dan berpengaruh sampai ke pedalaman. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan kegiatan agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, pemerintah masih kuat dan mengarahkan kelompok-kelompok agama.

Reformasi 1998 mendorong Indonesia dalam demokrasi. Namun, pemerintah cenderung lemah, dan para tokoh politik mencari dukungan dari masyarakat, termasuk kaum agamawan. “Sekarang kelompok agama mengarahkan pemerintah, dan pemerintah harus menyesuaikan diri. Agama kian muncul sebagai kekuatan menentukan banyak hal,” katanya.

Saat bersamaan, partai politik (parpol) nasionalis merapat ke kelompok Islam dengan mendirikan sayap dakwah. Pemisahan ideologis antara partai nasionalis dan Islam mencair. Kalangan abangan kehilangan semua institusi yang membela dan menjaga gaya hidupnya. Kaum santri masih bisa berkembang lewat banyak institusi, semisal masjid, pengajian, rumah sakit, atau yayasan.

Warisan budaya tradisional, seperti wayang, gamelan, ketoprak, atau jaranan mulai hilang, digantikan oleh ekspresi budaya yang lebih Islamis. Ada juga pengaruh budaya modern populer. Dulu nama orang Jawa itu biasanya Bambang, Joko, atau Sigit, tetapi sekarang menjadi nama-nama Arab. Akhirnya tidak ada lagi sesuatu yang khas Jawa.

“Indonesia memasuki era baru di mana agama sangat menentukan. Intensifikasi kehidupan agama ini tidak bisa dibalikkan karena sudah demikian menentukan,” katanya.

Sebetulnya fenomena ini juga berlangsung di banyak negara, bahkan hampir secara global. “Bagi kelompok pencari praktik agama yang lebih murni, perkembangan ini positif. Bagi kelompok yang menempatkan praktik agama sebagai urusan pribadi dan setiap orang bebas untuk memilih keyakinan sendiri, kondisi ini diangap negatif,” katanya.

Apa pengaruh “Islamisasi” terhadap solidaritas bangsa Indonesia?
“Bagi Muhammadiyah dan NU, tidak ada konflik antara Pancasila dan Islam. Sejak indoktrinasi Orde Baru, selalu digarisbawahi Pancasila itu sesuai dengan agama. Namun, dua organisasi Islam paling besar itu kini juga menghadapi tantangan tersendiri dengan hadirnya organisasi-organisasi garis keras,” katanya.

Umat Islam di Indonesia sering dikatakan sebagai moderat, dan memang kita memiliki sejumlah pemikir Islam yang menonjol dengan gagasan keagamaan terbuka. Ada Nurcholis Madjid, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), atau Buya Syafii Maarif. Pemikiran mereka memberikan sumbangan kepada dunia Islam.

“Tapi, apakah mereka benar-benar bisa mendorong umat Islam menjadi moderat? Syiah yang ada sejak dulu, kini tidak terakomodasi. Ahmadiyah yang di sini sejak 1920-an, hampir seabad, sekarang menjadi isu. Kelompok Kristen juga kesulitan mendirikan gereja di daerah tertentu. Moderasi tidak terasa dalam kasus-kasus itu,” katanya.

Demokrasi
Ricklefs juga menemukan proses demokrasi yang cukup sehat di Indonesia. Militer sudah tidak lagi berpolitik praktis. Masyarakat semakin mudah berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ada juga kebebasan berpendapat, berserikat, berpartai politik, dan merebut jabatan publik.

Namun, demokrasi di sini juga mengandung persoalan. Di negara-negara maju, demokrasi ditopang parpol yang kuat dan mandiri. Di Indonesia, parpol masih lemah. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), contohnya, menurun setelah dihantam skandal korupsi. Partai-partai lain pun harus berjuang untuk membesarkan diri.

“Demokrasi di sini masih sangat indvidualistik. Loyalitas pada parpol hampir tidak ada. Para pemilih bisa pindah dari satu parpol ke parpol lain. Karena itu, sukar untuk menilai, bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia,” katanya.

Kekuasaan Soeharto runtuh 15 tahun lalu, tetapi sebagian besar tokoh politik yang aktif sekarang ini masih berakar dari zaman Orde Baru. Sebut saja Prabowo Subyanto, Wiranto, atau Megawati Soekarnoputri. Hampir tidak ada tokoh baru, kecuali Joko Widodo, yang sekarang Gubernur DKI Jakarta.

Saat bersamaan, penegakan keadilan hukum juga masih kurang. Banyak orang miskin. Praktik korupsi masih marak. “Ada yang bilang, yang paling menonjol dari politik Indonesia dulu adalah korupsi. Sekarang korupsi dengan ‘assalamu’alaikum’,” katanya.

Tarik-menarik
Untuk mencari jalan keluar atas masalah ini, kata Ricklefs, ada dua pilihan. Satu pandangan menekankan keadilan, sementara satu lagi mengutamakan kebebasan. Orientasi kepada keadilan–dan ini kuat dalam Islam–cenderung optimistik pada pemerintah untuk mengontrol masyarakat. Pencari kebebasan percaya pada kebaikan individu manusia dan pesimistis terhadap kekuasaan pemerintah yang berpotensi korup, jika tidak dikontrol.

Pandangan yang mencari keadilan punya harapan, tapi juga berisiko, yaitu menciptakan kekuasaan totaliter karena cenderung ingin mengendalikan masyarakat. Pencari kebebasan juga punya risiko terjadinya anarkhisme. Jalan keluarnya tidak sempurna.

“Demokrasi sebagai sistem politik tidak pernah sempurna karena didasarkan pada manusia, dan manusia memang tidak sempurna,” katanya.

Untunglah, ikatan keindonesiaa cukup kuat. Sebagai negara kepulauan paling besar di dunia, Indonesia mampu bertahan menghadapi beberapa kali konflik keras. Proses globalisasi juga tidak menjadi ancaman di sini. “Indonesia punya institusi pengikat yang kuat, salah satunya Bahasa Indonesia. Sekarang hampir semua orang menggunakan bahasa ini,” katanya.
(Ilham Khoiri/ Maria Hartiningsih)

Perjalanan Hidup Ricklefs
”Bulan Madu” Seumur Hidup 

Ketertarikan melihat dunia luar menjadi mimpi Ricklefs sejak kecil. Lahir di Iowa, di bagian tengah Amerika, yang dikatakannya, ”sangat terpencil”, mimpi itu bukan bunga tidur, tetapi justru saat terjaga.

”Sejak umur 14 tahun, saya sudah sangat ingin pergi, mencari pengalaman baru,” kenang Ricklefs, ”Saya tertarik pada studi tentang dunia luar. Apa yang terjadi kalau dua sistem budaya bertemu adalah isu penting. Kadang bentrok atau saling memperkaya.”

Itulah pertanyaan penting yang membuatnya terus bergulat dalam penelitian untuk bisa menjelaskan, mengapa dalam keadaan tertentu, pertemuan dua sistem budaya sehat dan positif.

”Indonesia menarik dan kaya dengan sejarah pertemuan budaya,” ungkap Ricklefs. ”Negeri ini penuh contoh bagaimana agama dan budaya baru, konsep baru, dan orang baru, bisa diterima, dirangkul, dan dibuat menjadi bagian dari budaya di sini.”

Ia menyukai sejarah karena sejarah merupakan laboratorium humaniora. ”Kalau ingin tahu bagaimana masyarakat berubah, harus masuk dalam sejarah. Sejarah penuh dengan perubahan, eksperimen, dan pengalaman manusia.”

Ricklefs adalah salah satu Indonesianis di Universitas Cornell, menyusul beberapa seniornya, di antaranya, (alm) Prof Daniel Lev yang menekuni bidang politik hukum di Indonesia. ”Saya satu generasi dengan Taufik Abdullah,” kata Ricklefs tentang sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu.

Bulan madu
Ricklefs tiba di Indonesia pada 1969, untuk penelitian disertasi tentang sejarah Jawa pada masa pemerintahan Mangkubumi atau Sultan Hamengku Buwono I (1749-1792), termasuk dunia gaib Jawa. Baru setelah itu, ia melihat pemahaman tentang Islam di Jawa, penting untuk memahami masyarakat secara utuh.

”Kami juga sedang bulan madu. Yogya waktu itu sangat nyaman. Kami ke Puncak, ke Bali,” kenangnya.

Selama di Yogyakarta, ia belajar Babad Jawa di keraton. ”Kula saget maos Babad, suluk-suluk lan sak paningalipun, nanging sakmenika saestunipun angèl sanget,” ujarnya dalam Bahasa Jawa kromo inggil (tinggi), yang artinya, ”Saya bisa membaca Babad, suluk-suluk, yang tersurat mau pun tersirat, tetapi sekarang sebenarnya sangat sulit.”

Tahun 1972 ia kembali ke Indonesia. Indonesia jarang dikunjungi saat ia mengajar di London. Setelah bermukim di Australia pada 1980-an, kemudian menjadi peneliti dan pengajar di Singapura, ia semakin sering ke Indonesia.

Bagi ilmuwan sejati, kegiatan penelitian—khususnya subyek yang telah ditekuni lebih dari empat dasawarsa—menjadi seperti ”bulan madu” seumur hidup, suatu passion.

Ia terus mengikuti perkembangan Islam di Indonesia, meski dua anaknya tetap menjadi perhatiannya. ”Satu anak saya PhD bidang sejarah Timur Tengah. Ia ada di sana. Saya ingin ia mencari pekerjaan yang lebih aman.” (IAM/MH)

Sumber:
Kompas, Minggu, 16 Februari 2014