Jejak Pemilu Tahun 1997

Pemilu 1997 adalah pemilu keenam dan terakhir pada masa Orde Baru. Sebagaimana lima rentetan pemilu sebelumnya, kali ini Golongan Karya (Golkar) menang telak, bahkan dengan perolehan suara paling tinggi sepanjang sejarahnya. Namun, di luar dugaan banyak orang, setahun kemudian rezim ini rontok.

Pemerintah tetap mengerahkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan birokrasi, terutama Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri), untuk memobilisasi massa demi membesarkan Golkar. Saat bersamaan, Presiden Soeharto mulai menangkap gejala adanya sebagian elite militer yang tidak bisa dipegang sepenuhnya. Dicarilah perimbangan politik dari kekuatan lain.

Soeharto lantas merangkul umat Islam lewat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Didirikan tahun 1990, organisasi ini dipimpin Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) BJ Habibie, salah satu pejabat kepercayaan sang jenderal. Bahkan, dengan mengenakan pakaian santri, penguasa Orde Baru itu hadir menabuh beduk untuk pembukaan kongres pertama ICMI.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro, pekan lalu, mengungkapkan, pendekatan rezim itu cukup jitu, terutama untuk merangkul kelompok-kelompok Muslim modernis. Kaum budayawan juga digandeng melalui dua kali Festival Istiqlal (tahun 1991 dan 1995), perhelatan yang digelar untuk menampilkan berbagai ekspresi budaya umat Islam di Nusantara. Beberapa tokoh berpengaruh, yang sebelumnya oposan terhadap pemerintah, bergabung ke Golkar yang saat itu diketuai Harmoko.

Namun, upaya itu tak sepenuhnya berhasil. Nahdlatul Ulama (NU) di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menolak masuk ICMI, dan malah membuat Forum Demokrasi (Fordem). Kelompok ini dianggap ancaman karena bersikap kritis terhadap pemerintah.

Kedekatan rezim dengan umat Islam tidak otomatis membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di bawah kepemimpinan Ismail Hassan Metareum, partai ini bisa dibilang masih kelas dua. Untungnya, pendukung partai ini memperoleh limpahan dukungan dari massa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang tengah dilanda perpecahan hebat.

Tahun 1993, pada Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Pemerintah keberatan karena khawatir partai ini bakal membesar dengan dipimpin puteri Soekarno, proklamator RI yang masih memiliki banyak penganut. Pada Kongres PDI di Medan tahun 1996, Megawati disingkirkan dan pemerintah mendukung Soerjadi kembali memimpin partai.

Partai berlambang banteng itu pecah. Pada 27 Juli 1996, kelompok Soerjadi merebut kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI di Jakarta dari pendukung Megawati. Terusir dari kantornya sendiri dan tidak diakui resmi oleh pemerintah, kelompok Megawati menolak ikut pemilu dan menyatakan golput (golongan putih). Sebagian massanya beralih ke PPP, lalu muncul jargon “Mega Bintang”.

Pada pemungutan suara 29 Mei 1997, Golkar menang fantastis dengan meraup 74,52 persen dari total 112.9 juta suara pemilih, dan memperoleh 325 kursi. PPP menyusul jauh di bawahnya dengan 22,4 persen suara (89 kursi). Perolehan PDI tinggal 3,06 persen suara (11 kursi).

Dengan tambahan 43 kursi, inilah sukses terbesar Golkar dalam sejarahnya sebagai parpol. Jumlah PPP juga bertambah 27 kursi. PDI jeblok karena kehilangan 45 kursi. Namun, kondisi ini sekaligus menandai tumbuhnya cika-bakal kelompok Megawati yang kemudian membesar dan mendeklarasikan diri sebagai PDI Perjuangan.

Bagi Siti Zuhro, perolehan suara selama enam kali pemilu selama era Orde Baru, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, tidaklah mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Semua itu, termasuk kemenangan Golkar berturut-turut, hasil rekayasa rezim. Setiap lima tahun ritual pemungutan suara dipertontonan kepada dunia, tetapi itu hanya seremoni politik atau demokrasi semu untuk melegitimasi sistem otoriter.

“Hanya beberapa saat setelah Pemilu 1997, semua pencapaian semu itu runtuh oleh terpaan krisis moneter dan ekonomi serta protes khalayak luas. Tahun 1998, Presiden Soeharto yang selalu dipilih MPR hasil pemilu ke pemilu selama 32 tahun itu akhirnya lengser dari kekuasaannya,” katanya.
(Ilham Khoiri)

Data pemilu: KPU dan Litbang Kompas

Sumber:
Kompas, Sabtu, 16 Februari 2014