Catatan Harlah ke-88 NU

Didirikan 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, ketika usianya mencapai 88 tahun, organisasi keagamaan besar ini dituntut untuk terus mengawal bangsa. Apa saja tantangannya?

“NU bukan kekuatan partai politik, bukan kekuatan tentara dan polisi, bukan kekuatan milik apa pun, tetapi kekuatan milik masyarakat yang menjaga kemandirian, keutuhan, jati diri bangsa,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siroj, dalam syukuran hari kelahiran (harlah) organisasi itu ke-88 di kantornya di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (31/1) lalu.

Acara berlangsung bersahaja di lantai 8 kantor itu, dengan dihadiri para tamu dan sejumlah tokoh bangsa yang duduk bersila. Tidak ada pesta meriah atau pengerahan ribuan massa di lapangan terbuka. Maklum, NU masih berkabung setelah baru saja ditinggal Rois Aam KH Sahal Mahfudh. Saat bersamaan, banyak daerah di negeri ini didera bencana, seperti banjir atau gunung meletus.

Said Aqil Siroj melanjutkan, jauh sebelum muncul istilah empat pilar bangsa, NU telah menegakkan pondasi kebangsaan. Secara berseloroh, Aqil bahkan menyebut “PBNU” sebagai kependekan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan UUD (Undang-undang Dasar) 1945. “Selama ada PBNU, empat pilar pasti selamat,” katanya.

Komitmen itu memang sesuai dengan khittah organisasi itu saat didirikan tahun 1926. Rais Akbar NU KH Hasyim Asy’ari ketika itu merumuskan Qanun Asasi (prinsip dasar) dan I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja). Dari sini, kemudian dikenal prinsip-prinsip Asawaja, yaitu tasamuh (toleransi), tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan i’tidal (adil, tegak lurus) dalam memahami dan mempraktekkan ajaran-ajaran Islam.

Khittah itu pula yang kemudian dirujuk kembali pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Selain memilih KH Achmad Siddiq sebagai rois aam dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai ketua umum, muktamar juga menegaskan bahwa organisasi ini merupakan jam’iyyah diniyah (organisasi keagamaan) dan jam’iyyah ijtimaiyyah (organisasi kemasyarakat). NU menjauhkan diri dari permainan politik praktis—saat itu ditandai dengan keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tantangan
Bagaimana visi dan komitmen kebangsaan NU itu diterjemahkan secara nyata dalam konteks kehidupan sekarang? Itulah tantangannya. Reformasi 1998 membawa Indonesia dalam sistem demokrasi, tetapi sekaligus memendam berbagai persoalan.

Salah satunya, ikatan solidaritas kita sebagai bangsa yang majemuk terancam merenggang. Kerap terjadi diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan antarkelompok-kelompok masyarakat akibat perbedaan agama, suku, atau golongan. Meruak paham keagamaan radikal yang merasa paling benar sendiri sambil berusaha mengenyahkan kelompok berbeda.

Ingat saja, bagaimana massa menyerang kelompok Syiah di Sampang, Madura, tahun 2012, sehingga satu orang tewas, puluhan rumah ludes terbakar, dan sisanya kini terpaksa mengungsi di Sidoarjo. Sebelumnya, massa juga menyerbu Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, sehingga tiga orang tewas. Belum lagi soal masalah rumah ibadah yang belum tuntas, seperti Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, atau Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Philadepia di Bekasi, Jawa Barat.

Peneliti Islam sekaligus Senior Lecturer School of Law University of Wollongong Australia Nadirsyah Hosen, mengungkapkan, posisi NU belakangan ini, terutama sepeninggal Gus Dur, terkesan gamang menghadapi konflik sosial dan kekerasan. Pimpinan organisasi ini mengeluarkan pernyataan retoris saja, tetapi belum maksimal beraksi nyata untuk mencegah kekerasan terhadap minoritas dan membina umat. Padahal, NU juga punya tanggung besar untuk aktif memberikan pencerahan batas antara persoalan aqidah dengan persoalan keindonesiaan.

“NU berbeda dengan keyakinan Ahmadiyah dan Syiah itu harus dinyatakan tegas, tetapi juga harus turun tangan menyatakan, bahwa selaku warga negara pengikut Ahmadiyah atau Syi’ah dan kelompok minoritas lain harus dilindungi, tidak boleh hak-hak konstitusionalnya dirampas. Karena turut mengawal kelahiran bangsa ini, NU harus kembali kepada amanat pembukaan UUD 1945,” katanya.

Politik kebangsaan
Tantangan lain terkait dengan kondisi demokrasi kita sekarang. Demokrasi juga mengantar kita pada kebebasan berekspresi, kebebasan media, dan berpartai politik. Presiden, gubernur, dan bupati atau walikota dipilih rakyat secara langsung. Namun, keterbukaan demokrasi saat ini mendorong praktik politik yang transaksional, dan pragmatis.

Pragmatisme politik mendorong para politisi menghalalkan berbagai cara, termasuk memanfaatkan organisasi keagamaan untuk keuntungan jangka pendek. NU, yang memiliki jemaah besar dan jaringan luas hingga ke desa-desa, terus digoda ikut bermain politik. Tidak mudah mengelola tarikan itu karena NU pernah sukses sebagai partai politik pada Pemilu 1955 dan 1971. Setelah reformasi, para tokoh Nahdliyin mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bahkan mengantarkan Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI tahun 1999. Mantan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi, juga maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2004.

Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Saiful Umam, menilai, NU masih gagap menangani tarikan politik praktis. Tak ada sanksi tegas terhadap pengurus organisasi yang berpolitik praktis, bahkan pengurus yang maju sebagai calon gubernur, bupati, atau walikota tidak otomatis mundur. Banyak pengurus yang sekaligus aktor politik atau berambisi politik jangka pendek.

“NU hendaknya kembali memainkan high politics, politik kebangsaan, sebagai terjemahan dari Khittah 1926. Organisasi ini perlu turun tangan untuk memastikan program-program pemerintah dalam semua tingkatan bermanfaat maksimal pada masyarakat luas, termasuk warga Nahdliyin. Dalam menjaga NKRI dan Pancasila, NU dituntut aktif menghadapi upaya-upaya dari beberapa kelompok yang hendak mengubah bentuk negara kita menjadi khilafah atau negara Islam,” katanya.
(Ilham Khoir/A03)

Sumber:
Kompas, Kamis, 13 Februari 2013