Catatan Perilaku Politik saat Ramadhan

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Ramadhan tahun 2013 ini juga dimanfaatkan banyak politisi untuk menampilkan diri sebagai sosok-sosok yang saleh. Apakah pencitraan semacam itu masih efektif untuk memikat hati publik yang kian cerdas?

Cobalah lihat jalanan dengan sedikit lebih jeli selama bulan puasa ini. Ada banyak bertebaran baliho, spanduk, atau papan reklame yang memajang para politisi, yaitu para pimpinan atau pengurus partai politik, anggota legislatif, calon anggota legislatif (caleg), atau kepala daerah. Mereka tampil dalam kemasan yang agamis: lelaki berpeci atau surban, sedangkan perempuan dengan kerudung atau jilbab.

Wajah khusyuk dan senyum manis disunggingkan. Di bawah iklan-iklan itu, lazim tercantum kata-kata simpatik, katakanlah “Selamat menunaikan ibadah puasa.” Tak lupa diselipkan juga promosi diri, seperti mencantumkan nama lengkao caleg dengan gelarnya, daerah pemilihan, dan partai politik (parpol) pengusungnya.

Meski tidak semassal di jalanan, kemasan serupa juga menghiasai tayangan sehari-hari televisi, terutama saat menjelang berbuka atau sahur. Pemirsa disuguhi iklan politisi yang mengucapkan selamat berpuasa dengan dandanan religius. Jika gemar berselancar di dunia maya, terutama Facebook atau Twitter, maka kita juga akan menemukan laman-laman itu dipenuhi foto, tweet (kicauan), atau status politisi yang berusaha menampilkan diri sebagai sosok agamis.

Apa yang sesungguhnya terjadi? Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia menyambut Ramadhan dengan gegap gempita. Tak sekadar menjalankan ibadah menahan minum dan makan dari subuh sampai maghrib, kaum Muslim juga menciptakan tradisi perayaan yang meriah selama sebulan penuh. Berbagai penanda puasa menghiasai ruang publik.

Dalam situasi demikian, para politisi juga berusaha menampilkan diri sebagai bagian dari kesucian bulan Ramadhan. Namanya juga politisi, maka mereka akan lincah memanfaatkan segala momen untuk kepentingan politiknya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, mengungkapkan, pencitraan oleh politisi selama Ramadhan itu sah-sah saja selama bermanfaat bagi masyarakat. Soalnya tak ada politik tanpa pencitraan. Politisi justru perlu memberi perhatian lebih pada puasa sebagai momen untuk bersilaturahim, bertatap muka, memberi untuk fakir-miskin, atau membuat buka puasa bersama.

“Kita harus menunjukkan kepedulian pada ibadah puasa umat Islam. Kalau tidak, justru dipertanyakan,” katanya.

Bagi Ketua Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marwan Ja’far, soal pencitraan selama Ramadhan, itu dikembalikan kepada masing-masing politisi. Lebih penting dari itu, politisi semestinya menggunakan momen spiritual ini untuk meredam berbagai perilaku negatif politik. Salah satunya, liberalisme politik yang melahirkan pragmatisme, politik transaksional, dan berkuasanya uang.

“Puasa hendaknya mengingatkan para politisi untuk mengembalikan politik sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan manusia, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Tak efektif

Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali, menamai fenomena semacam ini sebagai “politisasi Ramadhan.” Ini wajar saja karena politisi berprinsip “make the most of any momentum” (memanfaatkan momentum apa pun) untuk kepentingannya. Namun, upaya pencitraan itu sebenarnya tidak terlalu efektif untuk mencuri perhatian publik saat ini.

Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tahun 2014 masih setahun lagi. Artinya, sehabis Ramadhan, tidak langsung digelar Pemilu. Akibatnya, rakyat bisa lupa atau akan terselingi oleh “politisasi momentum lain.” Saat bersamaan, semua politisi serentak beramai-ramai melakukan “politisasi Ramadhan” sehingga tidak ada aspek “pembeda” yang menonjol. Rakyat kita secara umum juga melihat begitu banyak pihak lain ikut-ikutan melakukan “politisasi Ramadhan,” seperti semua selebritis dunia hiburan yang mendadak menjadi “saleh” dan “religius.”

“Tapi, ada juga manfaatnya. Rakyat bisa menyaksikan, siapa politisi yang penampilan dan sikap religiusnya stabil (tidak hanya di bulan Ramadhan), serta serta mana politisi yang religiusitasnya mendadak-mendadak (atau disesuaikan dengan Ramadhan, Idul Fitri, atau Idul Adha),” katanya.

Menurut pengamat semiotika dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Insitut Teknologi Bandung (ITB) Yasraf Amir Piliang, politisasi “Ramadhan” dalam kadar tertentu memang bisa memberikan warna berbeda bagi panggung politik nasional. Industri media juga menyambut tren itu secara positif sebagai peluang. Apalagi, tren inoi berlangsung secara massal.

Dari sisi keagamaan, politisasi selama Ramadhan itu justru bertentangan dengan spirit puasa itu sendiri. Ibadah ini merupakan sarana pelatihan kaum Muslim untuk menahan diri dari makan, minum, berbohong, dan menekankan kekhusyukan dan kesederhanaan (asketisme). Sementara pencitraan politik justru menjual kepalsuan (ketidakjujuran) serta merayakan kemegahan diri sendiri.

“Puasa yang merupakan ibadah suci umat Islam kemudian dibaurkan dengan politik sehari-hari yang sebenarnya berhasrat bertarung untuk memburu kekuasaan. Ini mereduksi makna Ramadhan,” katanya.

Dalam situasi ini, publik diharapkan semakin sadar dengan manipulasi citra politisi. Iklan-iklan selama Ramadhan hendaknya disikapi dengan kritis dan cerdas, bahwa semua itu tak lebih dari citra palsu. Ingatlah, kenyataan sejatinya justru tersembunyi di balik apa yang dipertontonkan.

Effendi Gazali mendorong publik agar berani bertanya kepada para politisi. Sudah berkali-kali Ramadhan dan sudah berkali-kali pula politisi pasang wajah dan sikap religius di spanduk-spanduk, tapi kenapa kok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih penuh dengan kasus-kasus korupsi politik? Kenapa harga daging dan kebutuhan pokok masih selangit? Kenapa jalan-jalan dan sekolah di desa-desa masih rusak?

“Apakah ada nikmatnya bersikap sangat religius selama Ramadhan tapi di luar itu kacau-suracau,” kata Effendi.
(Ilham Khoiri)

Sumber: Kompas, Sabtu, 20 Juli 2013