Laporan Akhir Tahun 2012 tentang Kebebasan Beragama

Oleh: Ilham Khoiri

 

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, cita-cita kerukunan umat beragama di Indonesia masih sulit diwujudkan selama tahun 2012. Berbagai kerusuhan dengan latar belakang perbedaan agama dan keyakinan masih meletup di beberapa daerah, bahkan merenggut beberapa korban jiwa. Persoalan-persoalan serupa terus berulang, sementara penanganan masih setengah hati.

Awal tahun, Februari 2012, dibuka dengan bentrokan kelompok muka dan kelompok belakang di Pelauw, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Pemicunya, perbedaan keyakinan, khususnya dalam menentukan hari besar agama. Enam orang tewas dan 400 rumah terbakar dalam kekerasan itu.

 Pada pertengahan Agustus, massa Jemaah Sunni menyerang kelompok Syiah di Omben, Sampang, Madura. Konflik yang dibumbui masalah keluarga itu tumbuh beberapa tahun sebelumnya, tetapi tak dituntaskan sehingga meletup kembali. Satu orang tewas, enam terluka, 37 rumah terbakar, dan 235 orang terpaksa mengungsi.

 Akhir tahun 2012, tepatnya November, ditutup dengan bentrokan antara warga dan kelompok pimpinan Teungku Aiyub Syakuban di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam. Warga marah atas pengajian kelompok Teungku Aiyub yang dianggap sesat. Tiga orang tewas dan 10 luka-luka.

 Selain beberapa kekerasan menonjol tadi, ada beberapa gesekan lama. Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah, misalnya, muncul di beberapa daerah. Sementara kontroversi keberadaan Gereja Kristen Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat, masih buntu.

 Semua kalangan paham, koflik dengan latar belakang agama itu menimbulkan kerugian besar. Sejumlah nyawa melayang, sebagian terluka, dan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Di kawasan pertikaian, umat beragama tidak aman dan bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Pada tahap lebih lanjut, kondisi ini rawan merusak solidaritas kebangsaan Indonesia.

 Berulang

Jika berdampak demikian serius, lantas kenapa konflik berlatar belakang agama masih saja berulang? Karena masih ada faktor-faktor penyebabnya. Itu mencakup faktor dari dalam umat beragama, dan faktor dari luarnya.

 Faktor dari dalam terkait pemahaman sebagian umat terhadap ajaran agama yang masih sempit. Ada kelompok yang merasa benar sendiri sehingga siapa pun di luar keyakinanya dianggap salah, bahkan patut diperangi. Mereka sulit menerima perbedaan.   

 Fanatisme itu bisa semakin menguat setelah bersinggungan dengan faktor-faktor luar. Sebut saja, masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, pendidikan rendah, dan ketimpangan pembangunan. Masyarakat yang merasakan ketidakdilan mudah mengamuk, meski hanya dirangsang hal-hal sepele.

 Saat bersamaan, pemerintah cenderung gamang dalam menangani gejala konflik, bahkan kerap hanya menjadi penonton. Penegakan hukum—yang diharapkan bisa menjerat pelaku kekerasan—justru lemah, bahkan menjadi bagian dari masalah. Kondisi bisa kian runyam ketika ada kepentingan politik, katakanlah dalam pertarungan pemilihan kepala daerah, yang memainkan sentimen agama untuk kepentingannya.

 Semua faktor itu bisa saling menopang sehingga semakin mudah memicu konflik antarumat beragama.

 Konstitusi

Bagaimana kita menangani konflik demi mewujudkan cita-cita kerukunan umat beragama? Tak ada pilihan lain, kecuali kita sungguh-sungguh merujuk dan mengamalkan konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

 Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan, negara Indonesia bukan negara agama, tetapi memfasilitasi masyarakatnya untuk mengembangkan keyakinan berketuhanan. Dasar ini lantas diterjemahkan dalam Pasal 29 UUD 1945: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  

 Konstitusi itu harus diterapkan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Lindungi semua kelompok, termasuk minoritas, untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam beragama. Jangan ada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

 Cegah gejala-gejala konflik dan segera tangani, jika sudah mulai meletup. Jangan biarkan letupan membesar, apalagi negara kalah oleh kelompok-kelompok kekerasan. Pelaku kekerasan itu harus ditindak tegas sesuai aturan hukum. Dengan begitu, akan terbentuk efek jera yang bisa mengurangi kemungkinan terulangnya perilaku serupa.

 Lebih dari itu, pemerintah mesti berusaha mewujudkan cita-cita negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kembangkan program pembangunan secara merata di semua bidang sehingga bisa memupus perasaan ketidakadilan.

 Para pemimpin agama mesti meyakinkan umat, bahwa negara ini menjamin kebebasan semua agama. Meski berbeda pendapat dan keyakinan, tidak boleh ada kekerasan, penyerangan, atau pembunuhan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Tak cukup menyeru, elite agama harus tampil sebagai teladan yang menerima dan menghargai perbedaan keyakinan serta mengembangkan cinta kasih kepada sesama manusia.

 Umat beragama sendiri perlu mendalami ajaran keagamaan secara benar. Dengan bersungguh-sungguh mendalami kitab suci, akan disadari, bahwa semua agama sejatinya sama-sama menyerukan kebaikan, penghormatan atas sesama manusia, dan mengutuk segala bentuk kekerasan. Organisasi-organisasi besar keagamaan perlu terus memperkuat diri untuk memperkuat pemahaman yang moderat, toleran, dan membumikan ajaran agama dalam bingkai Indonesia.

Sumber: KOMPAS – Rabu, 26 Dec 2012