Laporan Akhir Tahun 2012 tentang Konflik Sosial

Oleh: Ilham Khoiri

Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan golongan. Solidaritas nasional berhasil mengikat kemajemukan itu dalam bangunan satu berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang 1945.

Konstitusi memberi tanggung jawab kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Sebagai negara hukum, seluruh kelompok—apa pun latar belakangnya—memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Semboyan kita sungguh indah: Bhinneka Tunggal Ika alias berbeda-beda, tetapi tetap satu. 

Dasar, bentuk, konsitusi, dan jargon negara Indonesia jelas mengakui dan menghargai kemajemukan sebagai kekayaan bangsa. Modal ini diharapkan dikelola dengan baik sehingga dapat mendorong terciptanya cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang sejahtera, cerdas, adil, dan makmur.

Namun, konsep ideal itu masih sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata. Setidaknya demikian gambaran selama tahun 2012, yang diwarnai sejumlah gesekan sosial berlatar belakang perbedaan suku, budaya, agama, dan golongan. Kita kaget, karena beberapa peristiwa itu menyuguhkan kekerasan, meluas, dan merengut sejumlah nyawa warga.

Pada Maret 2012, misalnya, meletus bentrokan di Abepura, Papua. Berawal dari ketersinggungan satu orang, gesekan membesar menjadi kerusuhan massal.  Akibatnya, empat orang cidera, dan tiga rumah rusak.

Kejutan paling menonjol, konflik antarwarga di Way Panji, Lampung Selatan, Lampung, akhir Oktober 2012. Dipicu kesalahpamanan kabar pelecehan perempuan, warga Desa Balinuraga—yang merupakan transmigran asal Bali—bertikai dengan warga Desa Agom, kemudian merambat ke Desa Sideoreno. Sebanyak 14 orang tewas, enam terluka, dan 166 rumah terbakar.

Saat proses perdamaian di Way Panji belum kelar, awal November lalu, warga Kampung Kusuma Dadi justru bertikai dengan warga Kampung Buyut di Kecamatan Bekri di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Pemicunya, warga Bekri dianggap main hakim sendiri dengan membakar pencuri sapi  asal Kampung Buyut. Tak ada korban jiwa, tetapi 41 rumah rusak.

 Ada juga sengketa lahan antara warga desa, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Konflik serupa terjadi antara warga dan perusahaan, seperti di Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua. Daftar konflik sosial ini dapat diperpanjang lagi dengan pemicu beragam, seperti soal identitas kelompok, harga diri, atau penguasaan sumber daya alam.

 Ketidakdilan

Dalam bangsa yang majemuk, selalu ada kemungkinan retakan sosial yang memunculkan gesekan. Masalah muncul ketika kita gagal mengelola gesekan itu untuk mencegah kekerasan sekaligus menghasilkan kesepakatan bersama. Ini memicu berbagai konflik selama ini. 

 Lalu, kenapa kita tak mampu mengelola konflik? Menurut sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet,  dalam pengalaman Indonesia, konflik biasanya hasil irisan dari berbagai soal: politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental.

 Dari sisi politik, penyelenggara pemerintahan nasional dan lokal terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga abai untuk menangani gejala-gejala gesekan sosial sejak dini. Ketika konflik meletus, penangannya menjadi terlambat. Dalam beberapa kasus pemilihan kepala daerah, retakan sosial itu justru dimanfaatkan untuk keuntungan politik.

 Kesenjangan ekonomi, dengan pasar dikuasai pemodal yang hanya berorientasi keuntungan, menciptakan perasaan tidak adil bagi masyarakat yang terpinggirkan. Perasaan ini kian mengeras ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, bahkan terkesan memihak kaum pemodal dan elite penguasa. Kondisi itu diperuncing oleh menguatnya kantong-kantong primordial berdasarkan etnis, suku, atau ekonomi.

 Ketika semua arsiran masalah itu bertemu, hal-hal kecil saja sudah cukup untuk menyulut warga marah dan bertikai. Dari hanya melibatkan beberapa orang, gesekan gampang melebar menjadi kerusuhan massal. Saat pranata sosial tak mampu mengatasinya, meletuplah konflik lebih besar.

 Kewargaan

Konflik sosial harus serius diantisiasi sebelum mengguncang sendi-sendi bangunan bangsa. Untuk itu, pertama-tama, kita mesti kembali merujuk pilar-pilar kesepakatan para pendiri bangsa:  Pancasila, Undang-undang (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat ini diterjemahkan oleh setiap komponen bangsa sesuai peran masing-masing.

 Sebagai penyelenggara  negara, pemerintah dituntut untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tegakkan keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial. Hukum harus dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, dengan menjerat pelaku kekerasan dan menjamin keamanan korban.

 Kembangkan ekonomi secara merata sehingga semua kelompok masyarakat menikmati pembangunan. Perkuat tatanan sosial yang membaurkan semua kelompok secara sederajat. Cegah munculnya kelompok-kelompok yang hidup secara eksklusif.

 Kita juga perlu menghidupkan organ-organ sosial, seperti kaum adat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau media. Semua itu dapat diberdayakan untuk mengelola konflik dan menemukan jalan keluarnya. Masyarakat sendiri mesti memperkuat kesadaran sebagai warga yang berdiri sejajar dengan warga lain. 

 Sebenarnya kita masih bisa optimistis karena terbukti bertahan melewati sejumlah krisis. Proses menjadi bangsa Indonesia masih berlangsung. Kita mesti terus belajar untuk mengelola konflik sosial menjadi kesepakatan dalam kehidupan bersama yang saling menghargai.

 

Sumber: KOMPAS – Senin, 17 Dec 2012