Pertarungan Partai Politik di Media

 Oleh Ilham Khoiri

Dalam peta politik sekarang, media kian menjadi salah satu sarana yang efektif untuk membangun citra. Wilayah ini pun menjadi medan pertarungan sengit antara partai politik. Sayang, lewat media pula, wajah partai coreng-moreng.

 Coba kita tengok hasil survey Charta Politika pada periode 1 Januari-23 Agustus 2011. Sembilan partai politik yang duduk kini di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berusaha mengeluarkan pernyataan terkait berbagai isu politik. Partai-partai yang memperoleh suara tiga besar dalam Pemilu Legislatif tahun 2009, ternyata juga mengeluarkan pernyataan dengan jumlah tinggi.

 Partai Demokrat, misalnya, mengeluarkan 3.937 pernyataan selama periode itu. Disusul oleh Partai Golkar dengan 2.996 pernyataan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui 2.439 pernyataan. Urutan berikutnya masing-masing ditempati Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indoensia Raya (Gerindra).

 Pernyataan para politisi partai politik (parpol) itu umumnya berkisar pada isu-isu yang sedang santer saat itu. Ada tiga isu besar yang banyak mendapat perhatian, yaitu korupsi yang melibatkan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin; koalisi dan reshuffle kabinet; dan soal pembangunan gedung baru DPR. Selain itu, ada juga isu-isu lain yang sempat muncul, seperti Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Angket Mafia Pajak, Mafia Anggaran DPR, konflik di PKS, konflik PKB, konflik PPP, video porno DPR, atau masalah pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK). 

 Apa yang terjcermin dari berbagai pernyataan itu? Topik-topik itu memperlihatkan, sebenarnya isu yang banyak dikomentari oleh para politisi parpol cenderung elitis, bahkan terutama yang mengakut diri mereka sendiri. Tiga isu besar yang ramai dibicarakan —yaitu kasus korupsi yang melibatkan elite partai, koalisi parpol, dan pembangunan gedung baru—memang benar-benar perkara yang berkelindan di sekitar parpol.

 Begitu pula isu-isu lain pada peringkat berikutnya. Elite politik sungguh gaduh dengan berbagai isu yang bertubi-tubi dan memenuhi pemberitaan di media. Namun, semua itu pada dasarnya selelau berkaitan dengan kepentingan partai politik. Jarang sekali ada isu besar yang langsung menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat banyak, seperti soal kemiskinan, pengangguran, atau masalah kebangsaan.

 Selama berbagai isu itu dibicarakan, kita juga sulit menemukan pernyataan elite partai yang benar-benar memberi inspirasi dan mencerahkan. Wajar saja, jika masyarakat sering mengecam, partai-partai sekarang itu terlalu getol mengurusi kepentingan diri dan kelompoknya sehingga lupa dengan misi awal, yaitu menjadikan dirinya sebagai sarana memperjuangkan aspirasi rakyat.

 Itu baru soal kategori kisaran isu. Jika ditelisik lebih jauh terkait kualitas pernyataan para elite partai, semakin tampak jelas, betapa mereka memang kian larut dalam sikap pragmatis dan jangka pendek, yaitu memburu kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri.

 Pada satu isu itu tertentu, beberapa partai bisa berpandangan sama. Namun, pada isu lain mereka bisa berseberangan. Bahkan, sesama elite partai yang sama bisa berbeda pendapat tentang satu kasus. Ingat saja, bagaimana dua kelompok elite Partai Demokrat mengeluarkan komentar berlainan saat menanggapi dugaan korupsi wisma atlet SEA Games 2011 yang melibatkan Nazaruddin saat kasus ini baru muncul.

 Sikap pragmatisme itu sekaligus juga menggambarkan, pernyataan para elite itu tidak mencerminkan ideologi partai, melainkan lebih didorong oleh hitungan untung-rugi kepentingan. Lagi-lagi, kita ambil contoh isu korupsi Nazaruddin. Sulit sekali kita merujukkan berbagai pernyataan para politisi partai pemenang Pemilu 2009 terhadap gagasan ideologi nasionalis-religius—yang didengungkan oleh Partai Demokrat ini saat dideklarasikan dulu. Yang menonjol di media justru pembelaan atas partai, meski dengan memaksakan argumentasi yang kerap membingungkan.

 Jika sikap semacam itu diteruskan para elite parpol, maka media bukan lagi menjadi sarana memoles wajah partai menjadi molek dan menarik masyarakat. Sebaliknya, lewat media pula, wajah buruk parti politik terkuak secara terbuka. Keinginan untuk memikat hati masyarakat justru berujung pada ketidakpercayaan mereka terhadap parpol.

 Hasil survey indeks persepsi korupsi oleh Tranparancy International Indonesia (TII) menujukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik kian menurun. Dari 14 lembaga yang disurvey, parlemen dan partai politik menduduki posisi teratas sebagai lembaga paling tidak dipercaya publik. Dua lembaga itu dianggap sebagai “sarang persemaian korupsi.”

 Pertanyaannya, bagaimana menghindarkan partai dari kondisi itu? Seyogianya para elite politik mau mengembalikan fungsi partai sebagai lembaga yang menyerap, mewakili, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan kekuasaan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,  terus dijadikan tujuan, melainkan ditempatkan sebagai sebagai sarana untuk memenuhi cita-cita aspirasi rakyat, negara, dan bangsa.

 Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai hendaknya berjuang untuk mewujudkan cita-cita didirikannya negara Indonesia: menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 Sumber:

KOMPAS- Selasa, 25 Oct 2011