Pergeseran Ideologi Partai Politik Pasca-Reformasi

Oleh Ilham Khoiri

 

Dahulu, pada tahun 1950-an, partai politik mudah diidentifikasi, terutama lewat pilihan ideologinya. Bersamaan arus pragmatisme politik pasca-Reformasi 1998, ideologi partai itu kian melebur sehingga sulit dibedakan antara satu dan yang lain. Belakangan, semua partai kian merapat ke tengah, ke wilayah dengan populasi pemilih paling banyak.

Pada masa lalu, berbagai kerja politik, termasuk usaha memenangi pemilu, dilancarkan sebagai bagian dari usaha mengejawantahkan ideologi dalam kerja politik praktis. Dan, berdasarkan ideologi itu pula, masyarakat menentukan pilihan.

Kini, konstelasi politik berubah jadi lebih terbuka dan larut dalam arus pragmatisme. Situasi politik sekarang adalah kompetisi yang kian bebas karena ditandai oleh hadirnya multipartai dan politisi yang dapat muncul dari mana saja. Pada saat bersamaan, loyalitas pemilih rendah, dan pemilih mengambang pun semakin banyak. Partai memunculkan diri dalam kemasan yang serupa.

Dalam situasi seperti ini, perbincangan soal ideologi tenggelam oleh hiruk-pikuk isu lain yang lebih panas. Bahkan, menurut survei Charta Politika Indonesia, ada tiga isu yang santer dibicarakan para politikus pada periode Januari-Agustus 2011, yaitu soal koalisi dan reshuffle kabinet, perkara dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, dengan tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan polemik pembangunan gedung baru DPR.

Ideologi penting

Bagaimana partai politik memandang perubahan kondisi itu? Tentu saja, hampir semua partai politik mengklaim tetap mementingkan ideologi meskipun dengan pendekatan dan penafsiran berbeda-beda.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang merupakan kelanjutan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), misalnya, memilih tetap menjadi partai berideologikan Pancasila 1 Juni 1945, yang digali Proklamator Soekarno, dengan pemihakan kepada kaum marhaen, yaitu rakyat kecil. Pancasila menjadi dasar dan tujuan dalam setiap kebijakan partai. Sebagai bukti, misalnya, partai ini mencabut dukungannya kepada Wali Kota Bogor Diani Budiarto yang dianggap tidak menjalankan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Sebaliknya, parpol pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat, membangun ideologi nasionalis- religius dengan gambaran bahwa partai ini partai tengah, bukan berhaluan kiri atau kanan.

Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, hal itu dimaknai sebagai kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama, serta mempertimbangkan humanisme-pluralisme dalam mencapai tujuan perdamaian demokrasi dan kesejahteraan.

Salah satu turunannya adalah Partai Demokrat menjunjung etika politik yang bersih, cerdas, dan santun. Namun, memang tidak mudah menunjukkan figur dalam partai yang mencerminkan ideologi itu, apalagi setelah kasus Nazaruddin mencuat dan tak sedikit anggota Partai Demokrat yang kini berhadapan dengan hukum karena kasus korupsi.

Sedangkan bagi Partai Golkar, ideologi menjadi panduan partai dalam bekerja meskipun pelaksanaannya dipengaruhi oleh kepemimpinan ketua umum partai. Golkar pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung, misalnya, lebih terorganisasi. M Jusuf Kalla, saat memimpin Golkar, menempatkan partai itu dan ideologinya sebagai pemecah masalah dan kental dalam aspek perniagaan. Sebaliknya, Aburizal Bakrie yang kini memimpin Golkar bergaya seorang pengusaha.

Sebaliknya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap memegang ideologi partai dakwah, yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Itu dapat diterapkan dengan lebih kontekstual dan memperhitungkan dinamika politik, termasuk ketika di daerah. Namun, tetap saja tidak mudah untuk membawa ideologi dalam percaturan politik sehari-hari.

Tantangan

Partai sekarang mungkin memang tidak memerlukan ideologi keras, seumpama marxisme atau sosialisme. Namun, setiap partai tetap membutuhkan semacam identitas atau profil ideologis, yang membantu masyarakat untuk menentukan pilihan. Beberapa partai masih mewarisi sisa ideologi lama, tetapi beberapa partai lainnya justru masih mengambang.

PDI-P, contohnya, mempunyai modal sejarah ideologi sebagai partai nasionalis, tetapi belakangan wacana ini tidak banyak mengemuka. PKS kini seperti menyembunyikan sosok jelasnya dengan mencoba merangkul wilayah tengah yang inklusif. Partai Golkar juga ditantang untuk meramu sejarah pembangunan pada masa Orde Baru dan kebutuhan identitas pada masa kini. Partai Demokrat sebenarnya masih berpersoalan dengan ideologinya.

Ideologi tampaknya sudah tak menarik lagi sebagai alat pengikat partai dengan kader dan pemilihnya. Kalaulah masih terasa sisa-sisa wacana ideologi dari masa lalu, bobotnya kian menurun akibat terdesak isu aktual lainnya. Ideologi dipoles menjadi lebih terbuka, lebih inklusif. Tak terlalu agamis, juga bukan nasionalis, tetapi mencoba meramu pandangan yang lebih ke tengah, untuk memperluas dukungan.

 

Sumber:

KOMPAS- Selasa, 25 Oct 2011