Gerakan Antikorupsi Kaum Muda

Olha Ilham Khoiri

 

Pancasila terbaru sejak korupsi merajalela: 1. Keuangan Yang Maha Kuasa; 2. Korupsi yang adil dan merata; 3. Persatuan mafia hukum Indonesia; 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura- puraan; 5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan Wakil Rakyat.

Pelesetan Pancasila itu tampil pada laman Twitter @tommyfawuy, awal Januari 2012. Tweet (pesan) dari Tommy F Awuy, dosen filsafat di Universitas Indonesia, itu memperoleh banyak tanggapan dan diunggah ulang.

“Pelesetan ini punya rasa humor, ironi, tragedi, dan menggambarkan kenyataan aktual kerusakan bangsa kita. Ini mewakili kejengkelan kita terhadap korupsi yang banal,” kata pria yang ngetweet sejak April 2010 dengan 5.809 pengikut (followers) itu.

Direktur Reform Institute Yudi Latif mengirimkan pesan serupa lewat account @yulatif, Jumat (13/1) lalu. “Jika hukum tak jalan, rakyat harus menyeret para pejabat korup ke pengadilan jalanan. Pejabat korup harus jadi public enemy (musuh bersama). Kalo petrus (penembakan misterius) Orde Baru untuk bromocorah, petrus sekarang untuk para koruptor? Mati jangan disholati, hartanya dijarah ala Robinhood….”

Bagi Yudi, itu upaya menggalang sanksi sosial terhadap koruptor. Kalau prosedur formal tak menyentuh mereka, perlu sanksi sosial. Jika elite terus jumawa memamerkan korupsi, cepat atau lambat, rakyat bertindak. “Kita harus membangun gerakan rakyat,” ungkapnya lagi.

Saat ini, deretan pesan (time line) di laman Twitter, media jejaring sosial berbentuk microblog, juga dimanfaatkan untuk kampanye antikorupsi. Penggiatnya mulai dari aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh, pengamat politik, politisi, mahasiswa, sejumlah pesohor, sampai khalayak umum.

Kita mudah menemukan komentar dari banyak orang, seperti Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman) Indonesia M Fadjroel Rachman; politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarta; Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat; atau budayawan Butet Kartaredjasa di dunia maya terkait sikap mereka untuk antikorupsi. Ada juga yang menggunakan nama gerakan antikorupsi, seperti @RI_bebaskorupsi, @antikorupsi, @infokorupsi, @batik_indo (Barisan Antikorupsi), dan @clubSPEAK (Suara Pemuda Antikorupsi). Beberapa lembaga antikorupsi juga meluncurkan account di Twitter, seperti @KPK_RI (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau @ICW (Indonesia Corruption Watch).

Atmosfer serupa terasa di media sosial lain. Sebagian Facebook, Friendster, blog, website, e-mail, atau Blackberry Messenger (BBM) juga kerap disisipi kampanye antikorupsi. Semua media itu bisa saling terhubung.

Twitter, Facebook, dan jejaring media sosial lain kian menjadi ruang alternatif untuk melawan korupsi. Ini antitesis terhadap dunia nyata yang dipenuhi korupsi. Janji pemimpin nasional untuk berdiri paling depan memerangi korupsi ternyata hanya wacana. Panggung politik kita kian formal, seremonial, dan penuh basa-basi.

Sebaliknya, dunia maya menawarkan ajang untuk ngobrol soal korupsi secara spontan, apa adanya, dan tanpa beban. Menurut Fadjroel, Twitter murah, efektif, dan efisien untuk menyuarakan gerakan antikorupsi.

 

Sumber:

KOMPAS – Senin, 16 Jan 2012