Catatan atas Wajah Buruk DPR RI

Oleh Ilham Khoiri
                     Hardi (59), seorang pelukis senior, terus saja menggoreskan kuas.
Di tengah kanvasnya, tergambar sebuah gedung beratap kubah hijau. Di
sampingnya, ada bangunan bertingkat. Ada juga bangunan tinggi berbentuk
huruf U terbalik. Mudah ditebak, dia sedang melukis kompleks
perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda dengan aslinya, di antara
gedung itu, muncul berbagai sosok aneh. Tampak seorang badut tertawa
lebar di bawah teks “Dewan Parasit Rakyat.”
    Di bawah lukisan gedung-gedung megah, digambarkan puluhan orang
sedang berpikir sambil bertopang dagu, mirip pose patung terkenal “The
Thinker” karya seniman Perancis, Auguste Rodin. Namun, sambil bertopang
dagu, orang-orang itu duduk di atas kloset. Rupanya, meski tampak
serius merenung, sebenarnya mereka sedang buang hajat.
    Buang hajat di DPR? “Ya, DPR sekarang sudah seperti ‘WC umum’,
seperti wadah untuk menampung kebusukan para elite politik. Ada
korupsi, transaksi gelap, permainan, manipulasi, video porno.,”
katanya.
    Lelaki ini memang dikenal seniman kritis. Tahun 1979, pada masa
Orde Baru, dia memproduksi grafis silk screen (cetak saring) berupa
potret Hardi muda berambut gondrong, berpakaian jenderal, dengan teks
provokatif: “Suhardi Presiden RI Tahun 2001?” Gara-gara karya nakal
itu, dia ditangkap Laksusda Jaya dan ditahan lima hari.
    Pada era reformasi ini Hardi kembali melontarkan kritik. Dia tampil
bersama sejumlah seniman lain, seperti Odji Lirungan, Yayah TS, Willy
Yusuf, Ridwan Manantik, dan Kasiman. Mereka melukis bersama di depan
gedung DPR di Senayan, Jakarta, suatu siang akhir April lalu.
    Datang sambil membawa kanvas, para seniman menggambar gedung DPR
dalam berbagai kemasan parodi yang pedas. Ya, seperti lukisan Hardi
tadi. Lukisan seniman lain menampilkan setan merah bertanduk di atas
gedung wakil rakyat. Sebuah gambar memperlihatkan seseorang buang hajat
di atas gedung Dewan yang baru. Ada juga pelesetan kepanjangan DPR
sebagai “Dewan Penipu Rakyat.”
    Semuanya melempar kritik serupa: para wakil rakyat dianggap sudah
melenceng dari kewajibannya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Akumulasi kekesalan
    Lukisan para seniman itu mencerminkan akumulasi kekesalan rakyat
terhadap DPR. Kita ingat, bagaimana calon-calon anggota legislatif itu
mengumbar janji-janji muluk saat kampanye lewat televisi, koran, atau
spanduk raksasa menjelang pencoblosan. Rakyat lantas memilih lewat
Pemilu Legislatif 2009, dengan harapan mereka mau memperjuangkan
perbaikan nasib rakyat kecil.
    Begitu terpilih, para wakil rakyat langsung ngantor di Senayan.
Mereka terima gaji besar, ditambah fasilitas rumah, mobil, dan
tunjangan ini-itu. Namun, ternyata mereka seakan lupa pada janjinya.
    Sebagian besar anggota Dewan sibuk dengan berbagai urusan yang tak
bermanfaat langsung bagi rakyat. Ada yang ingin membangun rumah
aspirasi. Sebagian lagi gemar studi banding ke luar negeri tanpa tujuan
jelas. Terakhir, lawatan ke rombongan Komisi VIII DPR ke Australia
justru jadi bahan cemooh gara-gara mereka berbohong soal alamat e-
mail “komisi8@yahoo.com”.
    Di tengah kemiskinan yang membelit rakyat, pimpinan DPR ngotot
membangun gedung baru yang mewah. Anggarannya besar, Rp 1,8 triliun.
Begitu diprotes, biayanya diturunkan jadi Rp 1,6 triliun, lalu Rp 1,138
triliun.Belakangan, Kementerian Pekerjaan Umum mengoreksinya jadi Rp
777 miliar.
    “Wajar jika rakyat kian kesal kepada para wakilnya. Mereka menuntut
fasilitas mewah, tetapi belum menjalankan tiga fungsinya, yaitu membuat
undang-undang, anggaran, dan mengawasi pemerintah,” kata Direktur
Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti.
    Kekesalan itu kian menggumpal ketika diketahui banyak anggota yang
kerap bolos. Sebagian terlihat mengantuk saat sidang, bahkan ada yang
tertangkap kamera asyik menonton tayangan porno ketika sidang
paripurna. Mereka gaduh dengan berbagai polemik, tetapi hanya
mencerminkan pertarungan elite. Sedikit sekali yang menerbitkan
inspirasi mencerdaskan.
    Kepercayaan publik kepada DPR kian merosot akibat sejumlah
anggotanya terlibat kasus korupsi, bahkan beberapa dipenjara. Survei
Barometer Korupsi Global (Indonesia) tahun 2009 mencatat DPR sebagai
lembaga yang berpotensi korupsi tertinggi di Indonesia. Angkanya
mencapai 4,4, atau hanya sedikit di bawah angka tertinggi, yaitu 5.
Potensi korupsi lembaga ini mengalahkan peradilan, partai politik, dan
kepolisian.
    Data hasil penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan,
sebagian anggotaDewan akrab dengan suap-menyuap. Tahun 2010 saja suap-
menyuap di kalangan anggota DPR yang ditindak KPK mencapai 27 kasus.
Jumlah itu meningkat dari delapan kasus pada tahun 2009 dan lima kasus
pada tahun 2008. Sampai kini, beberapa kasus anggota Dewan masih
disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
    Tentu saja, ada beberapa anggota Dewan yang serius melontarkan
suara rakyat. Namun, jumlah mereka terbilang minoritas di tengah
mayoritas anggota yang hanyut dalam pusaran kekuasaan. Beberapa di
antara orang-orang kritis itu malah dipecat oleh partainya.
    Bukan rahasia lagi, di balik suara fraksi-fraksi di DPR, beroperasi
mesin partai-partai politik. Mesin-mesin itu umumnya bergerak untuk
kebutuhan pragmatis. “Parpol sekarang lebih sibuk melanggengkan
kekuasaan ketimbang serius bekerja demi memperbaiki kehidupan rakyat,”
kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang.
    Dalam situasi seperti itu, mudah dimengerti kenapa para seniman itu
merasa perlu turun ke jalan. Mereka memajang bahasa seni rupa yang
vulgar agar anggota DPR segera sadar untuk kembali memperjuangkan
kepentingan rakyat. “Para wakil rakyat itu tak mempan lagi dikritik
dengan kata-kata, unjuk rasa, atau tulisan. Maka, kami kritik dengan
lukisan yang menghina agar mereka tersinggung,” kata Odji Lirungan.
    Bisakah mereka disinggung lewat bahasa seni, jika berbagai kritik
dengan bahasa verbal saja tak mempan? Entahlah. Agaknya komentar mantan
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, di sela-sela sebuah
diskusi, bisa mewakili pesimisme rakyat yang kian gemas kepada para
wakilnya. “Sudah banyak komentar tentang DPR. Tapi, sepertinya telinga
mereka sudah beku,” katanya.
   

KOMPAS, Sabtu, 14-05-2011