Catatan tentang Koalisi Partai Politik

“Koalisi? Apa itu?” Manshur (53), penjual jepitan rambut itu, justru balik bertanya saat diminta komentar soal isu koalisi partai-partai yang bikin gaduh panggung politik nasional dua pekan terakhir ini.

            Lelaki berambut putih itu lantas melayani pembeli di Stasiun Sudimara, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (8/3) pagi lalu. Para penumpang berdatangan untuk menunggu kereta yang suka molor dari jadwal. Beberapa di antaranya melongok-longok bermacam jepitan rambut yang ditata rapi di atas semacam kayu gantungan itu.

            “Saya tidak punya televisi dan tidak baca koran, jadi tidak tahu politik. Paling-paling tahunya pemilihan RT di rumah,” katanya. Satu kereta KRL Tanah Abang-Serpong melintas dengan suara menderu.

Lelaki protolan Sekolah Rakyat (SR) itu mengaku hanya memahami seluk-beluk jualan jepitan rambut.  Ada jepitan plastik model cakar, jepitan model selip, atau jepitan mirip sisir rambut. Harganya berkisar Rp 1.000 sampai Rp 3.000 per buah.

            “Penghasilan kotor saya Rp 30.000 per hari. Tapi, uang Rp 20.000 untuk beli barang dagangan lagi. Untung bersihnya ya hanya Rp 10.000,” katanya sambil garuk-garuk kepala.

            Erna (43), penjual kopi tak jauh dari situ, mengaku sering melihat berita koalisi dari televisi. Meski sibuk menjajakan kopi di stasiun, dia masih cukup perhatian terhadap perkembangan politik nasional. “Koalisi itu kan gabungan partai-partai,” katanya.

            Meski beberapa hari ini memelototi tayangan televisi soal koalisi, perempuan berjilbab itu juga tidak tahu betul, untuk apa partai-partai itu berkomplot. Ada satu-dua partai yang disebut-sebut mau dikeluarkan dari koalisi, tetapi ternyata kemudian tidak jelas juntrungannya. Lalu, ada satu partai lagi yang sedang dibujuk untuk masuk, sementara yang lain sudah menyodorkan nama calon menteri.

Itu sudah cukup membuat pikiran Narti ikut ruwet. “Pusing aku lihat orang kok ribut melulu di televisi. Apa politik memang harus begitu?”

Dia semakin sebel setelah menyadari, ternyata semua keributan itu tidak ada manfaat langsung bagi kehidupan rakyat kecil, seperti dirinya. Dari dagang kopi, dia hanya peroleh penghasilan minim, sekitar Rp 20.000 per hari. Sementara harga-harga kebutuhan pokok mahal.

“Cabai merah merah Rp 30.000 per kilometer. Telor Rp 14.000 per kilogram. Beras Rp 6.000 per kilogram. Apakah koalisi bisa menurunkan harga-harga itu, atau memberi modal untuk pedagang kecil seperti saya?” katanya.

Seorang tukang ojek di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Krisyanto (32), mengaku sudah hapal dengan tabiat dunia politik. Orang-orang partai atau pejabat pemerintah kerap mengklaim berjuang demi rakyat, tetapi hasil nyatanya jarang terasa. Orang-orang kecil akhirnya terpaksa menelan kepahitan hidup dan mengatasi sendiri masalahnya.

“Istilah Betawi-nya, sekarang kita ini terserah masing-masing dah. Orang-orang di atas bisa ngomong apa saja. Tapi, orang-orang di bawah yang nganggur tetap nganggur, yang susah tetap susah,” katanya.

 

Tak bermanfaat

Begitulah, tampaknya hiruk-pikuk koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak sepenuhnya dipahami masyarakat. Boleh saja elite politik tampak suntuk mengurus koalisi setelah Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyempal dari garis kebijakan Sekretariat Gabungan soal pansus angket mafia pajak di DPR RI. Namun, kegaduhan itu tak dianggap terlalu penting, terutama jika tidak bermanfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat kecil.

            Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, mengaku prihatin dengan polemik koalisi yang menyita wacana publik dua pekan terakhir ini.  Apalagi, jika kemudian berakhir tanpa kejelasan. Dalam arti, Golkar dan PKS tetap bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah bersama Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB.

            Polemik itu dianggap tidak produktif, bahkan malah mengusik konsentrasi pemerintah dalam mengurus masalah-masalah nyata. Bayangkan saja, ketika elite politik sibuk berpolemik, bahan bakar minyak langka di beberapa daerah, harga bahan pokok naik, dan kemiskinan tetap mendera rakyat. Soal-soal itulah yang sepatutnya lebih ditangani ketimbang larut dalam gonjang-ganjing politik demi menjaga kekuasaan.   

            “Cukup sudah ribut-ribut koalisi atau Setgab. Kembalilah pemerintah berkonsentrasi mengurus berbagai persoalan bangsa yang terbengkalai,” kata Ray Rangkuti.

(Ilham Khoiri)

Tulisan asli diterbitkan di Kompas, Senin (14 Maret 2011)